Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menerapkan kebijakan impor BBM satu pintu. Dalam skema ini, seluruh impor BBM hanya boleh dilakukan lewat PT Pertamina (Persero). Tujuannya, mengembalikan tata kelola migas hilir dari sistem liberal menuju pola yang lebih terkendali.
Namun, kebijakan ini menuai kritik. Pengamat energi UGM, Fahmy Radhi menilai langkah tersebut dapat menekan minat investasi SPBU asing. Selama ini, mereka tertarik masuk ke Indonesia karena iklim usaha yang liberal dan memberi keleluasaan dalam pengadaan serta penentuan harga BBM.
Dengan mekanisme baru, SPBU asing tidak lagi bebas mencari negara pemasok dengan harga terendah. Mereka wajib membeli dari Pertamina dengan harga yang ditentukan perusahaan pelat merah itu.
Dampak Kebijakan Impor BBM Satu Pintu
Menurut Fahmy, kondisi tersebut akan mempersempit margin keuntungan SPBU asing. Bahkan, risiko kerugian bisa muncul karena hilangnya fleksibilitas impor yang selama ini menjadi sumber efisiensi. Jika kerugian berlangsung terus-menerus, bukan tidak mungkin beberapa SPBU asing terpaksa menutup usahanya.
Lebih jauh, hengkangnya investor asing dapat memicu monopoli Pertamina di sektor hilir. Situasi ini berpotensi mengurangi persaingan usaha dan memperburuk iklim investasi secara keseluruhan.
Fahmy menegaskan, memburuknya iklim investasi bisa berdampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi. Target Presiden Prabowo yang menekankan pertumbuhan 8 persen per tahun diprediksi sulit tercapai bila kebijakan ini tetap dijalankan.
Kebijakan impor BBM satu pintu memang dimaksudkan untuk mengatur tata kelola migas nasional. Namun, risiko yang ditimbulkan, terutama terhadap investasi asing dan iklim persaingan, membuat langkah ini dinilai berpotensi menjadi blunder. Pemerintah diharapkan meninjau ulang agar stabilitas energi tidak mengorbankan investasi.
Demikian informasi seputar kebijakan impor BBM satu pintu. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Freecaretips.Com.
