Semua kebutuhan Investasi Pariwisata dipetakan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III Tahun 2018. Rakornas Pariwisata III Tahun 2018 di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Rabu (26/9).
Rakornas diikuti 600 peserta yang berasal dari unsur akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas dan media (Pentahelix). Menpar Arief Yahya memaparkan Accelerate Investment and Financing for Tourism Sector. Sambutan Menpar terkait kondisi pariwisata dan peluang-peluang mendatangkan investasi pariwisata.
“Sampai tahun 2019, sektor pariwisata membutuhkan investasi dan pembiayaan sebesar Rp 500 triliun. Besarnya kebutuhan investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ini kita coba petakan dan bahas dalam Rakornas Pariwisata III/2018,” kata Arief Yahya.
Berdasarkan catatan Kemenpar, periode Januari-Juli 2018, sektor pariwisata telah menyumbang devisa sebesar USD 9 juta. Sedangkan bulan Juli 2018 menyumbang devisa sebesar USD 1,5 juta.
“Kalau kita bisa mempertahankan USD 1,5 juta sampai enam bulan kedepan, maka totalnya menjadi USD 16,5 juta. Target kita di 2018 sebesar USD 17 juta, artinya masih kurang USD 500 ribu. Oleh karena itu, kita jangan sampai ngantuk. Kita kejar kekurangan tersebut agar tahun 2018 pariwisata akan menjadi sektor terbesar yang menghasilkan devisa dan menjadi yang terbaik,” kata Menpar.
Presiden Jokowi sebelumnya sudah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai Bali Baru demi mendukung target 20 juta wisman. Empat di antaranya menjadi super prioritas. Antara lain Danau Toba, Mandalika, Borobudur dan Labuan Bajo.
Menurutnya, selama periode 2019-2024, dibutuhkan investasi pariwisata yaitu 120.000 kamar hotel, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100.000 homestay dengan melibatkan UKM pariwisata.
“Semuanya butuh melibatkan peran serta dunia usaha. Begitu juga program pembangunan 100.000 homestay, butuh melibatkan UKM pariwisata,” tambah Menteri Arief.
Menpar Arief Yahya menambahkan, saat ini ada tiga isu kebutuhan pembiayaan yang diperlukan. Yakni kebutuhan pembiayaan untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), kebutuhan pembiayaan Usaha Homestay (2018-2019), dan kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata).
“Untuk homestay membutuhkan investasi Rp 2 triliun. Usaha UMK Pariwisata Rp 25 triliun. Tahun ini jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata sebanyak 6,7 juta pelaku usaha,” ujarnya.
Rakornas juga mendatangkan pembicara dari berbagai lembaga. Seperti Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Laksda TNI (Purn) Agus Purwoto, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring.
Hadir juga Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Reza Anglingkusuma, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hadi Sucahyono.
Rakornas III Pariwisata ini juga membahas dan me-launching program universal traveller protection. Sebuah program perlindungan bagi wisman dan wisnus yang melakukan perjalanan di Indonesia. Asuransi perjalanan yang diperkirakan dapat meng-cover sampai Rp 320 triliun sampai tahun 2024 mendatang.
Di kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kementerin. Antara lain Menteri Pariwisata dengan Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Lembaga Pembiayaan Pemerintah serta lunching Universal Traveller Protection.
Menpar berharap, rakornas ini dapat dijadikan sebagai momentum oleh pelaku usaha pariwisata. Mereka bisa mendapatkan alternatif pembiayaan dalam pengembangan usahanya.
